Pemilihan kepala daerah (PILKADA) 2024 adalah momentum krusial dalam perjalanan demokrasi di indonesia. Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana kita, sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Non-ASN, menjalankan prinsip-prinsip netralitas yang telah menjadi dasar pelayanan publik. Netralitas ini memastikan bahwa setiap tindakan kita tidak memihak kepada salah satu calon, melainkan berfokus pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bagi ASN netralitas bukanlah konsep yang baru, sudah sejak lama prinsip ini diamanatkan untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Netralitas berarti kita harus bebas dari pengaruh politik dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Dalam konteks pilkada 2024, netralitas ini menjadi semakin penting mengingat dinamika politik yang semakin kompleks. Webinar ini hadir untuk memperkuat komitmen kita dalam menjaga netralitas. Melalui sesi ini, kita akan membahas berbagai aspek penting terkait bagaimana asn dan non-asn dapat menjaga netralitas selama proses pilkada. Mulai dari pemahaman dasar tentang netralitas, tantangan yang mungkin dihadapi, hingga strategi efektif untuk mempertahankannya, materi detailnya nanti akan dibahas oleh para narasumber yang handal. Netral, berarti tidak berpihak, tidak hanya berlaku saat sedang bekerja di kantor,tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di media sosial. Di era informasi seperti sekarang, setiap unggahan, komentar, atau bahkan like di media sosial dapat diartikan sebagai dukungan kepada salah satu calon. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu mengingat prinsip netralitas dalam setiap tindakan kita.

Pilkada 2024 akan membawa banyak tantangan. Tekanan dari berbagai pihak, ajakan untuk terlibat dalam kampanye, bahkan janji-janji manis untuk mendukung salah satu kandidat bisa menjadi godaan yang sulit diabaikan. Namun, sebagai asn dan nonasn, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga netralitas. Ini bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kita sebagai pelayan publik. Kepercayaan publik adalah fondasi utama dalam pelayanan publik. Jika masyarakat merasa bahwa kita netral dan tidak memihak, maka mereka akan lebih percaya kepada pemerintah dan pelayanan yang kita berikan. Sebaliknya, jika netralitas kita dipertanyakan, kepercayaan tersebut akan menurun, dan hal ini akan berdampak negatif pada efektivitas pelayanan publik.

Untuk menjaga netralitas,kita perlu memahami batasan-batasan yang ada. Misalnya, tidak mengikuti atau mendukung kampanye salah satu calon melalui saluran resmi pemerintahan. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan kesadaran diri tentang pentingnya netralitas dalam setiap tindakan kita, baik di lingkungan kerja maupun di luar pekerjaan. Pemerintah kota mojokerto telah mengambil langkah proaktif dengan menyelenggarakan webinar Ini sebagai bagian dari upaya sosialisasi dan edukasi. Namun, tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi juga pada diri kita masingmasing sebagai individu yang memiliki integritas dan komitmen tinggi terhadap pelayanan publik.